TANGERANG, (JT) – Pusat Pengembangan Sumberdaya Wanita (PPSW) Jakarta, mendorong agar pendekatan GEDSI (Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) dimasukkan ke dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Tangerang 2025–2030. Hal ini merujuk pada praktik baik dari pelaksanaan Program Estungkara di Desa Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten.
Sejak diluncurkan pada tahun 2022, Estungkara telah menjadi salah satu program strategis dalam upaya pemberdayaan perempuan berbasis komunitas di Indonesia. Program ini mendapat dukungan dari Program INKLUSI (Inklusi Sosial Indonesia), di bawah koordinasi Kemitraan-Partnership for Governance Reform yang berhasil menciptakan ruang aman dan produktif bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi, kesadaran hak, serta partisipasi dalam pembangunan desa. Melalui proses ini, terlihat jelas bagaimana pendekatan yang responsif gender dan inklusif dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat akar rumput, termasuk perempuan miskin dan penyandang disabilitas.
“Dari Estungkara, kami belajar bahwa perempuan dan kelompok rentan mampu menjadi aktor perubahan ketika diberi ruang dan dukungan yang tepat. Oleh karena itu, pendekatan GEDSI perlu menjadi prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan daerah, bukan sekadar program tambahan,” ujar Iqbal Yusti Ekoputro, Co-Direktur, PPSW Jakarta, dalam siaran persnya kepada jurnaltangerang.com, Rabu (14/5/2025).
Dalam dokumen usulan yang disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tangerang, PPSW Jakarta merekomendasikan agar prinsip GEDSI tercermin dalam visi, misi, sasaran pembangunan, serta indikator kinerja daerah. Selain itu, dibutuhkan penguatan mekanisme partisipasi warga, pengumpulan data terpilah, serta penganggaran yang responsif gender dan inklusif.
Bappeda Kabupaten Tangerang menyambut baik masukan ini dan menyatakan komitmen untuk menelaah praktik baik Estungkara sebagai salah satu referensi dalam penyusunan RPJMD.
“PPSW Jakarta berharap langkah ini menjadi awal dari komitmen yang lebih kuat terhadap pembangunan daerah yang adil, partisipatif, dan inklusif bagi semua,” tanda Iqbal.
