PANDEGLANG, (JT) – Media Center DPRD Kabupaten Tangerang mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, tokoh masyarakat, dan media dalam mempercepat pembangunan serta menekan angka kemiskinan di Kabupaten Tangerang.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Kerja (Raker) dan Diskusi Publik Pembangunan bertajuk “Diskusi Pembangunan Menuju Kabupaten Tangerang Semakin Gemilang” yang digelar di Hotel DM, Pandeglang, Banten, Sabtu–Minggu (1–2/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Kholid Ismail, Direktur Utama LKM Artha Kerta Raharja (AKR) Raden Deny Hikmat, Koordinator Media Center DPRD Kabupaten Tangerang Sihara Pardede, serta puluhan jurnalis dari berbagai media.
Rangkaian kegiatan diawali dengan penyerahan simbolis kaos seragam Media Center DPRD Kabupaten Tangerang oleh Sihara Pardede kepada Kholid Ismail dan Raden Deny Hikmat. Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik mengenai arah pembangunan daerah.
Dalam pemaparannya, Kholid Ismail menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas program dan kebijakan, tetapi juga oleh integritas serta kapasitas sumber daya manusia yang menjalankannya.
Menurutnya, setiap pemangku kepentingan perlu memenuhi tiga aspek penting, yakni etikabilitas, intelektualitas, dan elektabilitas.
“Pembangunan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan itu kunci utamanya ada pada manusia atau pelaksananya. Pertama, kita uji etikabilitasnya, yaitu rekam jejak etika dan moralnya. Kedua, uji intelektualitasnya, sejauh mana dia mampu menerjemahkan konsep pembangunan menjadi kerja nyata. Ketiga, baru uji elektabilitasnya di masyarakat, apakah program yang ia gulirkan benar-benar memberikan dampak dan respons positif bagi warga,” tegas Kholid.
Kholid juga menyoroti pentingnya peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, kebijakan pembangunan harus disusun berdasarkan data yang akurat serta didukung pelayanan yang cepat dan responsif.
Ia menyebut lembaga keuangan seperti LKM, Bank Perekonomian Rakyat (BPR), dan koperasi dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil.
“Dari data sekitar 81.000 kepala keluarga miskin yang ada di Kabupaten Tangerang, jika LKM bersama BPR dan koperasi mampu mengintervensi 20 persen saja secara bertahap melalui pelayanan yang cepat dan tepat, saya yakin angka kemiskinan bisa kita tekan secara signifikan,” ujarnya.
Meski demikian, Kholid mengingatkan bahwa kemudahan akses permodalan harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian. Masyarakat juga perlu memperoleh edukasi dan pendampingan agar pembiayaan yang diterima digunakan untuk kegiatan produktif.
“Akses modal harus dipermudah, tetapi masyarakat juga perlu edukasi dan pembinaan integritas. Jangan sampai modal yang dipinjam dipakai untuk kebutuhan konsumtif sehingga akhirnya memicu masalah baru,” katanya.
Menurut Kholid, kolaborasi antara pemerintah, DPRD, lembaga keuangan, dan media menjadi faktor penting agar program pemberdayaan ekonomi dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Sementara itu, Direktur Utama LKM Artha Kerta Raharja (AKR), Raden Deny Hikmat, menekankan pentingnya penerapan konsep Pentahelix Kolaboratif dalam pembangunan daerah.
Konsep tersebut melibatkan pemerintah dan aparat penegak hukum, akademisi, pelaku usaha, tokoh masyarakat, serta media sebagai unsur yang saling mendukung dalam merumuskan dan menjalankan program pembangunan.
Deny berharap Media Center DPRD Kabupaten Tangerang dapat berkembang menjadi pusat informasi strategis daerah sekaligus ruang penyerapan aspirasi masyarakat.
Di tengah proses transformasi LKM Artha Kerta Raharja menuju LKM Syariah AKR, pihaknya juga berkomitmen menyederhanakan persyaratan administrasi agar layanan pembiayaan lebih mudah diakses masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro.
“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, LKM hadir untuk masyarakat kecil. Persyaratan pembuatan Surat Keterangan Usaha yang sebelumnya dikeluhkan mahal kini kami ganti cukup dengan dokumentasi foto lokasi usaha,” ujar Deny.
Ia menambahkan, LKM AKR juga mendorong pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Rentenir melalui Peraturan Bupati. Program tersebut diarahkan untuk memberikan edukasi, melakukan mediasi, serta melindungi masyarakat dari praktik pinjaman informal berbunga tinggi atau bank keliling.
Di tempat yang sama, Koordinator Media Center DPRD Kabupaten Tangerang, Sihara Pardede, menegaskan komitmen jurnalis yang tergabung dalam Media Center untuk terus memperkuat fungsi jurnalistik, edukasi, dan advokasi publik.
“Media Center tidak hanya bertugas memberitakan agenda dewan, tetapi juga menjadi jembatan informasi yang solutif antara masyarakat dan pembuat kebijakan,” tutur Sihara.
Rangkaian Raker dan Diskusi Publik Pembangunan tersebut ditutup dengan perumusan rekomendasi program kerja Media Center DPRD Kabupaten Tangerang serta sesi foto bersama seluruh peserta.
