TANGERANG, (JT) – Upaya mewujudkan Kabupaten Tangerang yang terang dan aman terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak. Namun sayang, Pemerintah Kabupaten Tangerang masih kekurangan anggaran untuk memenuhi kebutuhan Penerangan Jalan.
Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang bersama inatansi perwakilan PT PLN Cabang Cikupa, Dinas Peehubungan, Forum Camat dan sejumlah inatansi terkait lainnya.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang Bimo Mahfud Fudianto menjelaskan bahwa persoalan penerangan jalan berawal dari banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan saat kegiatan reses. Masyarakat, khususnya yang tinggal di kawasan permukiman, mengeluhkan minimnya fasilitas penerangan jalan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan lingkungan.
“Sebagian besar masyarakat yang membuka kehidupan di kawasan permukiman baru membutuhkan dukungan fasilitas dasar, salah satunya penerangan jalan. Kendala yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan jaringan kelistrikan di beberapa wilayah,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya mengundang PLN Unit Pelaksana Teknis (UPT) Cikupa guna membahas kondisi riil di lapangan sekaligus memetakan langkah strategis dalam penyediaan jaringan listrik yang mendukung program penerangan jalan.
Perwakilan PLN menyampaikan bahwa secara umum kapasitas pasokan listrik masih mencukupi untuk mendukung kebutuhan PJU di Kabupaten Tangerang. Namun demikian, pengembangan jaringan tetap memerlukan perencanaan yang matang mengingat luasnya wilayah serta banyaknya titik penerangan yang harus dilayani.
“Ketersediaan tenaga listrik masih memungkinkan untuk mendukung kebutuhan PJU. Tantangannya lebih pada pengembangan dan penyesuaian infrastruktur jaringan di lapangan,” jelas perwakilan PLN.
Selain mengandalkan jaringan listrik konvensional, sejumlah titik penerangan berbasis tenaga surya juga telah berjalan. Namun, masih terdapat sekitar 700 unit lampu tenaga surya yang membutuhkan kejelasan status hibah dari pemerintah pusat agar dapat dikelola dan dipelihara secara optimal oleh pemerintah daerah.
Menurut Fikri, apabila status aset tersebut dapat segera diselesaikan, maka ratusan titik penerangan dapat segera difungsikan untuk membantu menerangi wilayah-wilayah yang masih minim pencahayaan.
Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Nur Rojab, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan penambahan anggaran penerangan jalan melalui pembahasan APBD Perubahan maupun APBD tahun berikutnya. Menurutnya, kebutuhan PJU merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus mendapat perhatian serius.
“Kami akan berupaya mendorong penambahan anggaran secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. Selain itu, kami juga akan membangun koordinasi dengan DPR RI agar dukungan anggaran dari pemerintah pusat dapat membantu percepatan pembangunan penerangan jalan di Kabupaten Tangerang,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut juga mengemuka peluang pendanaan dari program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan maupun sumber pendanaan lainnya sebagai alternatif untuk mempercepat penyediaan penerangan jalan di berbagai wilayah.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, DPR RI, PLN, serta dukungan sektor swasta, diharapkan kebutuhan penerangan jalan masyarakat dapat terpenuhi secara bertahap. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi pembangunan daerah, sehingga tidak ada lagi kawasan yang gelap dan Kabupaten Tangerang dapat tampil sebagai daerah yang terang, aman, dan semakin nyaman bagi masyarakat.
