TANGERANG, (JT) — Puluhan warga Kampung Lontar, Desa Kalibaru, Kecamatan Pakuhaji, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Tangerang untuk menuntut pertanggungjawaban pengembang PT Bangun Laksana Persada atas banjir yang hingga kini masih merendam permukiman mereka, Senin (19/1/2025).
Keluhan warga disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pimpinan komisi DPRD, perwakilan warga terdampak, pihak pengembang, serta dinas teknis terkait, di antaranya Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Bappeda, Kepala Desa Kalibaru, dan Camat Pakuhaji.
Dalam RDP tersebut, terjadi perbedaan pendapat antara pihak pemerintah daerah dan pengembang terkait pembangunan tandon atau resapan air. Kepala Bidang Sumber Daya Air DBMSDA Kabupaten Tangerang, Rizal, menegaskan bahwa lokasi tandon yang dibangun oleh pengembang tidak sesuai dengan rekomendasi dinas.
Rizal bahkan memaparkan peta alur air dan titik-titik sumber air di wilayah tersebut menggunakan tampilan peta digital di hadapan peserta rapat. Menurutnya, tandon seharusnya dibangun di titik terendah agar berfungsi optimal menampung air.
“Kita pastikan lokasi tandon tidak sesuai dengan yang direkomendasikan. Seharusnya berada di titik rendah, sementara saat ini berada di atas, sehingga air pasti mengalir ke bawah,” ujar Rizal.
Namun, pernyataan tersebut dibantah oleh pihak pengembang. Direktur Teknik PT Bangun Laksana Persada, David Kurniawan, menegaskan bahwa pembangunan tandon telah dilakukan sesuai rekomendasi dinas terkait, bahkan dengan kapasitas yang lebih besar dari yang diminta.
“Sudah sesuai. Mungkin nanti akan terlihat jelas ketika dilakukan survei bersama. Foto Google Map juga memiliki rentang waktu. Pada prinsipnya, kami sudah membangun sesuai bahkan lebih besar dari yang diajukan,” katanya.
David menambahkan bahwa kajian terkait sistem drainase perlu ditinjau ulang, mengingat kawasan pesisir utara memiliki karakteristik khusus, yakni pengaruh air pasang dan curah hujan tinggi.
“Kalau air pasang dan hujan terjadi bersamaan, maka studi yang dilakukan harus lebih ekstra,” ujarnya.
Menanggapi perbedaan klaim tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tangerang, Ustur Ubadi, menyatakan bahwa perlu dilakukan peninjauan langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya.
“Untuk memastikan pernyataan yang benar, kita harus turun langsung ke lapangan,” ucapnya.
Meski demikian, Ustur mengaku tidak bisa banyak berkomentar karena RDP tersebut merupakan agenda Komisi II. Ia menekankan bahwa yang terpenting adalah menemukan akar persoalan penyebab banjir agar dapat ditangani secara konkret.
“Kita harus pastikan apakah banjir ini akibat pengembang tidak mengikuti rekomendasi, atau rekomendasi sudah dijalankan tetapi tetap terjadi banjir,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Saepudin, yang memimpin RDP, belum memberikan keterangan rinci kepada awak media dan justru menyerahkan persoalan tersebut kepada Komisi IV.
Berdasarkan keterangan warga, hingga RDP berlangsung, banjir masih menggenangi permukiman mereka. Sedikitnya dua RT terdampak, yakni RT 002 RW 011 dan RT 003 RW 011, dengan total 187 rumah warga terendam banjir.
