PANDEGLANG, (JT) – Rencana pemanfaatan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) serta wacana pemindahan Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Banten ke luar daerah menuai penolakan.
Tokoh Banten, Kholid Michdar, menyatakan keprihatinannya terhadap dua persoalan tersebut. Ia menilai, kebijakan pemanfaatan sumber daya alam dan upaya konservasi harus ditempatkan dalam satu kerangka perlindungan ekosistem, bukan berjalan sendiri-sendiri tanpa mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan.
Menurut Kholid, Ujung Kulon bukan sekadar kawasan konservasi biasa. Kawasan tersebut merupakan habitat alami terakhir Badak Jawa di dunia yang memiliki nilai ekologis dan strategis bagi Indonesia maupun masyarakat internasional.
Karena itu, ia mempertanyakan konsistensi kebijakan pemerintah apabila di satu sisi Badak Jawa diwacanakan untuk dipindahkan dari habitat alaminya, sementara di sisi lain perairan yang berada di sekitar kawasan ekologis Ujung Kulon justru diarahkan menjadi wilayah usaha pertambangan.
Persoalan tersebut, menurutnya, membutuhkan penjelasan terbuka dari pemerintah, terutama menyangkut dasar penetapan WUP, kajian dampak lingkungan, serta keterkaitannya dengan perlindungan kawasan konservasi.
Kholid juga menilai, perlindungan Badak Jawa tidak seharusnya hanya berorientasi pada penyelamatan satwa melalui pemindahan ke lokasi lain. Hal yang jauh lebih mendasar adalah memastikan habitat alaminya tetap terjaga dari berbagai ancaman kerusakan lingkungan.
“Badak Jawa bukan masalah yang harus dipindahkan, melainkan kehidupan yang habitatnya harus dilindungi,” demikian prinsip yang menjadi penekanan dalam pernyataan sikap penolakan tersebut.
Ia berpandangan, kebijakan konservasi harus mempertimbangkan hubungan ekologis antara kawasan hutan, pesisir, dan laut. Ketiganya merupakan bagian dari satu kesatuan lingkungan yang tidak dapat dipisahkan dalam menjaga keseimbangan alam Ujung Kulon.
Atas persoalan tersebut, terdapat tujuh tuntutan yang diarahkan kepada pemerintah.
Pertama, meninjau kembali penetapan Wilayah Usaha Pertambangan di perairan sekitar Ujung Kulon dengan mengutamakan keselamatan ekosistem laut dan pesisir.
Kedua, menolak pemindahan Badak Jawa ke luar Banten apabila belum didasarkan pada kajian ilmiah yang menyeluruh, transparan, dan menjamin keselamatan serta kesejahteraan satwa.
Ketiga, memastikan tidak ada kebijakan pertambangan, perubahan tata ruang, maupun aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang mengancam keutuhan habitat Badak Jawa.
Keempat, membuka dokumen kajian ekologis, peta wilayah pertambangan, analisis risiko konservasi, serta dasar pertimbangan wacana pemindahan badak kepada masyarakat.
Kelima, melakukan kajian terpadu mengenai hubungan antara kebijakan pertambangan, perlindungan kawasan konservasi, ekosistem pesisir, dan kelangsungan habitat Badak Jawa.
Keenam, melibatkan masyarakat Banten, masyarakat adat, nelayan, akademisi, pemerhati lingkungan, serta organisasi masyarakat sipil dalam setiap pengambilan keputusan.
Ketujuh, memprioritaskan pemulihan dan perlindungan habitat alami Badak Jawa di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon.
Kholid menegaskan, penolakan terhadap eksploitasi yang berpotensi merusak lingkungan bukan berarti menolak pembangunan. Namun, pembangunan harus dilaksanakan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam, dan kepentingan generasi mendatang.
Menurutnya, nilai kekayaan alam tidak semestinya hanya diukur berdasarkan potensi ekonomi dan kandungan mineral yang dapat dieksploitasi. Nilai ekologis, kelestarian keanekaragaman hayati, serta keberlangsungan satwa langka juga harus menjadi pertimbangan utama.
Ia berharap pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemanfaatan ruang di sekitar Ujung Kulon, sekaligus membuka ruang dialog dengan masyarakat Banten dan berbagai kalangan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan.
Ujung Kulon merupakan warisan ekologis bangsa yang memiliki tanggung jawab konservasi berskala dunia. Oleh karena itu, perlindungan kawasan tersebut harus menjadi kepentingan bersama, bukan semata-mata persoalan administratif maupun sektoral.
Selamatkan Ujung Kulon. Tolak eksploitasi perairan dan pertahankan Badak Bercula Satu di habitat alaminya di Banten.






