SERANG, JT – Sertipikat tanah bukan sekadar dokumen kepemilikan, tetapi merupakan bukti penting dalam memberikan kepastian hukum atas hak tanah masyarakat. Dalam proses pengurusannya, sejumlah aspek seperti persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, kepastian waktu, hingga transparansi biaya masih menjadi perhatian dan pertanyaan masyarakat.
Untuk memberikan kepastian dan menghindari kesalahpahaman terkait biaya pengurusan sertipikat tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menetapkan tarif resmi layanan pertanahan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN menegaskan bahwa tidak terdapat istilah paket dalam penetapan tarif layanan pertanahan. Besaran biaya ditentukan berdasarkan jenis layanan yang diajukan dan dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten, Harison Mocodompis kembali mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menyampaikan kritik maupun melaporkan apabila menemukan indikasi pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan pertanahan. Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat maupun langsung kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Banten.
“Semua layanan yang masuk PNBP menjadi kewenangan negara, di luar itu pungli, silakan bapak, ibu laporkan ke polisi atau ke kami di Kanwil,” tegas Harison saat mengunjungi loket pelayanan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
Harison menambahkan, jika pelayanan dirasa kurang maksimal, masyarakat juga diminta untuk memberikan masukan dan melaporkannya kepada kantah setempat.
“Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang silahkan dikritisi, dan laporkan kepada para pejabat terkait (kantah setempat),” lanjutnya.
Harison juga mengajak masyarakat yang belum memiliki sertipikat tanah untuk mengurus administrasi pertanahannya secara mandiri melalui loket resmi Kantor Pertanahan yang diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari praktik percaloan maupun pihak-pihak tidak resmi yang menawarkan jasa pengurusan dengan biaya di luar ketentuan.
Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu pada hari kerja, BPN juga menyediakan layanan Pelataran (Pelayanan Pertanahan Akhir Pekan) yang beroperasi setiap Sabtu dan Minggu pukul 08.00–12.00 WIB sehingga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan pertanahan tanpa harus meninggalkan aktivitas pekerjaan pada hari kerja.
Ia juga senantiasa menyampaikan pesan kepada semua jajarannya agar setiap insan pertanahan mengedepankan profesionalisme dan integritas dalam memberikan pelayanan publik, serta memastikan setiap layanan memberikan manfaat nyata dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kanwil BPN Provinsi Banten terus mendorong terwujudnya pelayanan pertanahan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus memastikan setiap proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan tanpa adanya pungutan di luar tarif resmi yang telah ditetapkan.
