TANGERANG, (JT) – Sengketa pertanahan di Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, kembali menjadi sorotan. Kali ini, perbedaan pencatatan luas lahan Pasar Timur Cikupa menjadi salah satu persoalan yang dipertanyakan warga, menyusul dugaan ketidaksesuaian data dalam dokumen riwayat tanah desa dan kondisi pembangunan pasar di lapangan.
Berdasarkan surat keterangan riwayat tanah desa, total lahan seluas 17.500 meter persegi tercatat untuk Pasar Timur seluas 5.238 meter persegi, ditambah lahan tukar guling seluas 600 meter persegi. Namun, berdasarkan informasi pembangunan Pasar Timur sekitar 2012, luas lahan yang digunakan disebut mencapai 7.190 meter persegi. Perbedaan angka tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kejelasan asal-usul, batas, serta dasar pencatatan tanah yang digunakan untuk pembangunan pasar.
Kuasa hukum warga, Oman Zaenurrohman, menilai ketidaksesuaian tersebut perlu ditelusuri secara serius. Ia membandingkan dokumen riwayat tanah tahun 2023 dengan Surat Persetujuan Bupati tahun 2009 dan Kohir C No. 976, yang menurutnya menunjukkan adanya perbedaan data pertanahan.
Oman meminta Pemerintah Desa Cikupa, Kecamatan Cikupa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka data secara transparan dan melakukan pemeriksaan lapangan secara menyeluruh.
Pemeriksaan tersebut, kata dia, penting untuk memastikan batas-batas tanah, status hak kepemilikan warga, serta keabsahan dokumen yang menjadi dasar penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Persoalan ini juga berkaitan dengan sengketa perdata yang tengah bergulir di Pengadilan Negeri Tangerang. Oman meminta seluruh instansi terkait tidak mengabaikan kepentingan dan hak warga yang terdampak, serta memastikan setiap tindakan maupun kebijakan pertanahan memiliki dasar hukum yang jelas.
Dalam perkembangan perkara di pengadilan, Oman mengungkapkan bahwa pihak penggugat telah menyerahkan delapan dokumen tambahan pasca-Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada 23 Oktober 2026. Dokumen tersebut diajukan untuk memperkuat riwayat kepemilikan tanah penggugat sekaligus membantah klaim kepemilikan dan keterangan yang disampaikan pihak desa selaku Tergugat I.
Salah satu dokumen yang disorot adalah salinan Buku Induk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 1992 halaman 1. Dokumen tersebut, menurut Oman, mencatat ISNAN dengan Kohir/C No. 16 dan SUMANTRA dengan Kohir/C No. 17.
Catatan itu dinilai berbeda dengan keterangan Tergugat I yang sebelumnya merujuk Buku C Desa tahun 1989 dan Buku Induk PBB tahun 1990, dengan ISNAN tercatat pada nomor 1 dan SUMANTRA pada nomor 2.
“Bukti inilah yang kemudian menjadi fakta ketidaksesuaian data primer Buku C Desa Tahun 1989, Buku Induk PBB Tahun 1990, dan Buku Induk PBB Tahun 1992. Ini juga menjadi fakta adanya dugaan penghilangan data No. C. 1 sampai 15, di mana salah satunya milik Penggugat, yakni Kohir/C No. 2, dapat terungkap,” jelas Oman, Rabu (18/11/2026).
Menurut Oman, perbedaan pencatatan tersebut menjadi bagian penting dalam pembuktian perkara, terutama untuk menelusuri riwayat kepemilikan tanah dan menguji konsistensi data yang selama ini dijadikan dasar klaim.
Selain persoalan pencatatan nomor Kohir/C, penggugat juga menyerahkan bukti untuk membantah klaim kepemilikan atas Kohir/C No. 975 dan Kohir/C No. 976 yang selama ini disebut sebagai bagian dari tanah desa.
Oman menyatakan, berdasarkan dokumen yang dimiliki pihaknya, kedua nomor Kohir/C tersebut justru tercatat atas nama perorangan, bukan atas nama tanah desa sebagaimana diklaim.
Perbedaan data, dokumen riwayat tanah, hingga klaim kepemilikan yang kini dipersoalkan menjadi bagian dari proses pembuktian di pengadilan. Karena perkara masih berjalan, kepastian mengenai status dan kepemilikan tanah tersebut tetap menunggu pemeriksaan serta penilaian hukum oleh pihak berwenang.
Warga berharap proses penyelesaian sengketa ini dilakukan secara transparan, objektif, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga hak-hak pihak yang berkepentingan memperoleh kepastian hukum.






