TANGERANG, (JT) — Fraksi Partai Golkar meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang memperhatikan secara khusus isu-isu pemberitaan terkait pembangunan di PIK 2. F-Golkar meminta Pemkab melakukan pembenahan secara menyeluruh dan komprehensif agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.
Demikian dikatakan juru bicara Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Tangerang M Nur Rojab saat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang Dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2024, Kamis (10/4/2025).
Rapat paripurna ini dihadiri oleh Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah, Ketua DPRD Muhamad Amud dan Wakil Ketua DPRD Ahmad Baidowi. Sememtara Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid tidak hadir karena sedang meresmikan layanan Adminduk di Kecamatan Cikupa.
Dalam pandangan umumnya, F-Golkar memberikan apresiasi kinerja Pemkab Tangerang. Juru bicara F-Golkar M Nur Rojab memaparkan, pada sisi anggaran Tahun 2024, target pendapatan sebesar Rp. 8,09 triliun lebih, pada realisasinya mencapai Rp. 8,5 triliun lebih, atau 105,8 persen. Hal tersebut dikarenakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 107,45 persen.
“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi kenaikan PAD tersebut sehingga mampu meningkatan pendapatan daerah secara keseluruhan. Hal tersebut menunjukkan adanya kreatifitas dan inovasi dalam menggali potensi PAD yang dilakukan oleh OPD terkait,” kata Nur Rojab.
F-Golkar juga mengapresiasi kinerja Pemkab terkait belanja daerah. Nur Rojab menuturkan, belanja daerah yang direncanakan sebesar Rp. 9,092 triliun, terealisasi sebesar Rp. 8,7 trilyun atau terserap sebesar 95,84 persen. Hal tersebut menunjukkan, Pemkab Tangerang berhasil menggunakan anggaran dengan optimal untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Tangerang.
Sedangkan pada sektor pembiayaan yang direncanakan Rp. 996,9 miliar lebih, dapat direalisasikan sebesar 100 persen. Hal tersebut menunjukkan ketepatan dalam merencanakan dan menggunaan anggaran.
Pada sisi belanja daerah tahun 2024, belanja urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar mencapai Rp. 5,3 triliun lebih, terealisasi sebesar Rp. 5,1 triliun lebih atau 95,31 persen. Sedangkan belanja urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar RP. 1,164 triliun lebih terealisasi sebesar Rp. 1,116 triliun lebih atau 95,88 persen.
“Ini menunjukkan besaran belanja publik lebih besar dibanding belanja pegawai, dan ini telah sesuai dengan peraturan dan tata kelola keuangan daerah,” katanya Nur Rojab lagi.
Kendati demikian, F-Golkar memberikan catatan terkait pencapaian kinerja program prioritas yang dilaksanakan oleh OPD sampai dengan tahun 2024.
“Masih ada beberapa target dari program dan kegiatan yang perlu perbaikan kedepannya. Hal tersebut kiranya dapat menjadi catatan kita bersama,” tegas Jubir F-Golkar ini.
Maka atas dasar hal tersebut, F-Golkar DPRD Kabupaten Tangerang berharap para seluruh OPD untuk berbenah dan melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap apa yang telah dikerjakan dan output serta outcome yang telah dihasilkan, serta seluruh OPD melakukan perbaikan internal, sehingga apa yang telah dikerjakan, hasilkan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.
Sementara juru bicara Fraksi PKB DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Rapiudin Akbar memaparkan, terkait pendapatan asli daerah, Fraksi PKB mengapresi karena Pemkab dinilai berhasil mengelola APBD. Dari rencana APBD yang direncanakan sebesar Rp. 9,092 triliun, terealisasi sebesar Rp. 8,7 trilIun lebih. Ini artinya pendapatan Kabupaten Tangerang naik 105,8 persen dan melebihi dari target pencapaian.
Di sisi lain, belanja daerah yang direncanakan Rp 8,9 triliun terealisasi mencapai Rp 9,092 triliun terrealisasi Rp 8,7 triliun dengan tingkat penyerapan 9,5 triliun. Meskipun tingkat pendapatan dan pembiayaan menunjukan meningkat, Fraksi PKB mendorong agar Pemkab meningkatkan kualitas belanja daerah. Menurut fraksi PKB, penggunaan anggaran harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat agar lebih efektif dan berkeadilan.
Termasuk pengentaskan kemiskinan, pemenuhan pe layanan dasar serta prinsip pengarus utamaan gender dalam seluruh tahapan pembangunan.
“Fraksi PKB berharap tidak hanya kuat dari segi angka tetapi juga memberikan dampak nyata dan merata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” tandasnya.
