Oleh : Darmanto, SS.
Pj. Gubernur Banten Gagal menaikan APS (Angka Partisipasi Sekolah) di tahun 2024, berbagai upaya Pj. Gubernur dan jajarannya untuk mendongkrak APS di Banten dinilai Gagal, padahal sudah berbagai model sudah dilakukan dalam rangka berupaya menaikan APS di Banten. Upaya yang pernah dilakukan seperti mengusulkan model SMA Metavarse, Blended Learning/Hybrid Learning, walaupun upaya itu tidak disetujui oleh Kemendikbud Rister RI upaya terakhir adalah menghilangkan kuota PPDB untuk sekolah Negeri yang mendapatkan penolakan keras dari AKSeS Asosiasi Kepala SMA Swasta Provinsi Banten namun terus saja dijalankan sebagai kebijakan Pemerintah Provinsi Banten ternyata tidak pula membuahkan hasil.
Berkaca kepada APS pada anak usia 16-18 tahun di tahun 2022 Provinsi Banten, yang hanya mencapai 69, 22 di bawah rata-rata nasional yakni 73,15 tahun ini diprediksi APS di provinsi Banten semakin rendah sehingga membawa provinsi banten tertinggal jauh dari rata-rata nasional. Hal ini terasa sekali pasca Penutupan PPDB Negeri dan pasca pelaksanaan MPLS secara serentak. Beberapa surat Kabar lokal gencar menyoroti Ribuan kuota PPDB Negeri tidak terisi. Pendaftar calon siswa baru pada sekolah-sekolah swasta di Provinsi Banten pun mengalami penurunan yang sangat tajam. Di Kabupaten Pandeglang misalnya yang setiap tahunnya dianggap normal antara Negeri dan Swasta tahun ini sekolah negeri maupun swasta mengalami kemunduran beberapa langkah dibanding tahun kearin. Masih banyak sekolah swasta yang siswa barunya dibawah 20 orang padahal masa pendaftaran dan MPLS sudah selesai.
Solusi terbaik adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten dan Dinas Pendidikan Kabupaten bersinergi dengan Disdukcapil sebagai pemegang data tervalid di negeri ini. Kemudian ciptakan system dan Regulasi yang mengarah kepada pencegahan Angka Putus Sekolah dan menaikan Angka Partisipasi Sekolah. Yang bisa mengatur semua lulusan sekolah disemua jenjang seperti PAUD, TK, SD, SMP langsung terdaftar di sekolah lanjutan terdekat dengan tempat tinggal mereka. Maka orang tua tidak akan direpotkan mendafarkan anaknya ke Sekolah mana yang ada hanya registrasi di sekolah-sekolah yang sudah diatur oleh system dari Pemerintah.
Jika konsep ini bisa dijalankan ini akan menjadi solusi baik untuk menaikan Angka Partisipasi Sekolah dan Menceg
ah terjadinya putus sekolah dengan tidak menjatuhkan martabat Sekolah, daripada membuka kelas jauh seperti Metavarse, Hybrid Learning yang pernah diusulkan Pj. Gubernur Banten. Jika model Metavarse dan Blended Learning akan dipaksa dijalankan dengan selaga persiapannya dan perangkatnya yang tidak matang hanya akan menurunkan martabat sekolah. Kenapa tidak? Anak-anak usia sekolah di Banten dipaksa memiliki Izazah namun tidak terbina ahlaknya, mereka belajar bisa di mana saja, di Pabrik, di Rumah di tempat bermain, dan sebagainya yang bisa terjangkau jaringan internet dengan tidak ada bimbingan moral secara langsung dengan gurunya. Yang tatap muka setiap hari saja masih susah diatur, masih banyak tawuran, banyak bullying apalagi dengan mode jarak jauh. Generasi Banten akan rusak.
Penulis Adalah Salah satu Pendiri AKSeS Banten
