TANGERANG, (JT) – Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Moch. Maesyal Rasyid resmi menyatakan pensiun dini dan bakal ikut serta dalam kontestasi Pilkada 2024. Dengan demikian kursi komandan para ASN itu dipastikan bakal kosong.
Menyikapi hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang kemudian menyoroti soal netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara) menjelang kontestasi Pilkada. Para legislator mewanti-wanti agar pengisian kursi Sekretaris Daerah dilakukan secara transparan.
Orang yang dipilih nanti tak boleh terafiliasi pada kekuatan politik manapun. Dengan kata lain, pemerintah harus memastikan figur yang menggantikan Maesyal Rasyid nanti benar-benar netral.
Demikian ditegaskan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tangerang M. Amud. Ia menyebut jika penempatan ASN di lingkungan pemerintah kabupaten adalah hak prerogatif kepala daerah. Dalam hal ini Pj Bupati. Akan tetapi sebagai sesama penyelenggara pemerintahan, akan lebih elok jika pemerintah juga melibatkan DPRD dalam prosesnya.
“Meski itu hak prerogatif Pj Bupati dalam menentukan pengganti Sekda, mohon maaf eloknya kami diajak diskusi atau diminta masukan sebagaimana sesama penyelenggara pemerintahan,” kata Amud, Senin (15/7/2024).
Sekretaris DPD II Partai Golkar Kabupaten Tangerang itu menegaskan posisi Sekretaris Daerah adalah posisi paling strategis. Sebab seorang Sekda punya power kuat untuk menggerakan seluruh ASN yang ada di lingkungan pemerintahan.
“Apalagi ASN selalu jadi sorotan publik kaitan netralitasnya dalam menjelang tahun politik. Bekerja ASN itu secara administratif di Pemkab, cari yang steril jangan sampai dia jadi alat berpihak ke figur tertentu itu jadi kurang baik,” lanjut Amud.
Ia pun meminta Andi Ony, sebagai penjabat kepala daerah saat ini untuk lebih teliti dalam memilih orang yang akan menggantikan posisi Maesyal Rasyid. Soal daftar nama yang sempat beredar dan dikatakan layak jadi pengganti Sekda, hal itu menurutnya perlu dicermati lagi.
“Posisi Sekda itu strategis dalam menghadapi Pilkada. Unsur eselon II kita yakini ada dan banyak yang proper, tapi dari sekian yang ada mohon maaf kita lihat track recordnya, afiliasinya, seolah sudah terbaca. Maka mau itu dari luar, atau pun internal Pemkab. Kita minta steril urusan politis,” tegas Amud.
