TANGERANG, (JT) – Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Tangerang yang digelar di Hotel Lemo, Kecamatan Kelapa Dua, Kamis (12/3/2026).
Wabup Intan menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah melalui pengelolaan retribusi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang akan dilakukan adalah penyempurnaan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi daerah di Kabupaten Tangerang.
Menurutnya, perbaikan sistem tersebut juga merupakan bagian dari tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga harus menjadi perhatian bersama seluruh perangkat daerah.
“Kita perlu menyepakati bersama arah perbaikan dan pengembangan sistem WEB Register sebagai sistem utama dalam pengelolaan retribusi di Kabupaten Tangerang. Penyempurnaan sistem ini juga merupakan salah satu rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan,” ujar Intan.
Ia menegaskan, tindak lanjut terhadap rekomendasi tersebut sangat penting agar sistem pengelolaan retribusi semakin akuntabel dan mampu meningkatkan pendapatan daerah secara optimal.
Melalui forum tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat menyepakati arah pengembangan sistem WEB Register, apakah dilakukan secara terintegrasi atau disesuaikan dengan kebutuhan proses bisnis masing-masing perangkat daerah.
Selain itu, Wabup Intan juga menyoroti pentingnya peningkatan efisiensi dan transparansi dalam belanja daerah melalui pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) sebagai instrumen pembayaran pemerintah daerah.
“Kita perlu terus mendorong pemanfaatan KKI sebagai instrumen pembayaran belanja pemerintah daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Saya berharap proses penetapan kebijakan dapat dipercepat sehingga pemanfaatannya dapat berjalan optimal sejak awal tahun anggaran,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Intan juga menegaskan bahwa pembangunan daerah ke depan tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus diimbangi dengan penguatan infrastruktur dan ekosistem digital.
Menurutnya, digitalisasi pemerintahan akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan dan informasi publik.
“Digitalisasi tidak hanya mendukung sistem pemerintahan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperluas akses internet di ruang publik seperti taman edukasi, ruang terbuka hijau, taman bermain, serta berbagai fasilitas pelayanan masyarakat lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Tangerang, Slamet Budhi Mulyanto, menjelaskan bahwa kegiatan High Level Meeting merupakan salah satu indikator penilaian dalam program TP2DD.
Melalui forum tersebut, pimpinan daerah diharapkan dapat memberikan arahan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait optimalisasi digitalisasi layanan pajak dan retribusi.
“Kegiatan ini menjadi salah satu indikator penilaian TP2DD. Melalui pertemuan ini diharapkan pimpinan daerah dapat memberikan arahan kepada para kepala OPD dalam pemanfaatan digitalisasi guna mempermudah pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, rapat tersebut juga membahas evaluasi implementasi digitalisasi, kesiapan serta penyempurnaan aplikasi layanan, serta koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dalam memperluas akses internet di ruang publik.
Menurutnya, upaya digitalisasi tidak semata-mata mengejar status juara dalam ajang TP2DD Championship, tetapi lebih kepada mendorong masyarakat beralih ke sistem digital dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi.
“Harapannya, masyarakat dapat melakukan pembayaran pajak dan retribusi dengan mudah di tengah aktivitas mereka. Transisi ke sistem digital ini diharapkan berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah,” pungkasnya.
