TANGERANG, (JT) – Di halaman Masjid Agung Al-Amjad, pemasangan payung elektrik senilai Rp10 miliar digadang-gadang akan menambah kemegahan ikon religi Kabupaten Tangerang. Namun di balik bayang-bayang kemewahan itu, muncul suara kritis dari kalangan mahasiswa yang mempertanyakan satu hal mendasar: untuk siapa pembangunan ini sebenarnya dilakukan?
Aliansi Mahasiswa Tangerang (AMT) secara terbuka meluncurkan kajian kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Tangerang terkait proyek tersebut. Bagi AMT, pengadaan payung elektrik bukan sekadar soal selera estetika atau kelalaian teknis, melainkan cermin cara pandang pemerintah dalam mengelola anggaran publik, cara pandang yang dinilai semakin menjauh dari kebutuhan riil masyarakat.
Koordinator AMT, Saepul Bahri, menyebut proyek ini sebagai manifestasi “Megalomania Pembangunan”, sebuah kecenderungan kekuasaan untuk mengejar simbol-simbol kemegahan fisik demi pencitraan, sembari menomorduakan persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, dan layanan dasar publik.
“Pembangunan hari ini terlalu sering dimaknai sebagai soal tampilan, bukan kesejahteraan,” ujar Saepul. “Padahal APBD seharusnya menjadi instrumen keadilan sosial, bukan panggung pertunjukan kemewahan.”
Antara Estetika dan Kebutuhan Dasar
Dalam kajiannya, AMT membedah proyek payung elektrik ini dari perspektif ekonomi publik. Dengan nilai Rp10 miliar, proyek tersebut dinilai memiliki rasio manfaat yang rendah. Fungsi payung yang lebih bersifat rekreasional dan estetis dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan mendesak masyarakat Kabupaten Tangerang, seperti perbaikan sekolah, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur dasar di wilayah-wilayah tertinggal.
Di tengah angka kemiskinan dan disparitas ekonomi yang masih nyata, AMT menilai alokasi anggaran ini sebagai bentuk opportunity cost yang mahal—uang rakyat yang digunakan bukan untuk menyelesaikan masalah utama, melainkan untuk mempercantik wajah kota.
Judi Anggaran dan Aset Terbengkalai
Kritik juga diarahkan pada aspek teknokratis. AMT menyoroti banyaknya proyek payung elektrik serupa di daerah lain yang berakhir gagal secara mekanis dan akhirnya terbengkalai. Tanpa kajian risiko dan rencana pemeliharaan jangka panjang yang transparan, proyek ini dinilai berpotensi menjadi beban fiskal baru bagi daerah.
“Ini seperti perjudian anggaran,” kata Saepul. “Ketika proyek gagal, yang menanggung bukan pejabat, tetapi masyarakat.”
Agama dalam Bingkai Komoditas
Lebih jauh, AMT mengkritik penggunaan narasi religi untuk membungkam kritik publik. Menurut mereka, membungkus proyek mewah dengan dalih spiritualitas adalah bentuk komodifikasi simbol agama.
Secara sosiologis, kata AMT, kemegahan rumah ibadah seharusnya berjalan seiring dengan kemakmuran umat di sekitarnya. Ketika masjid tampil megah sementara jalan rusak, permukiman kumuh, dan pengangguran masih menjadi pemandangan sehari-hari, maka yang terjadi adalah ironi pembangunan.
Tiga Tuntutan Mahasiswa
Sebagai bentuk tanggung jawab moral, AMT menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Banten untuk melakukan audit investigatif terhadap proses perencanaan dan penetapan anggaran proyek tersebut.
Kedua, mendesak Pemkab Tangerang membuka secara transparan dokumen studi kelayakan dan analisis dampak sosial-lingkungan agar dapat diuji publik.
Ketiga, menuntut moratorium proyek-proyek non esensial dan mengalihkan anggaran ke sektor pengentasan kemiskinan serta perbaikan infrastruktur vital.
“Jika pembangunan hanya dimaknai sebagai memoles fasad tanpa menyentuh keadilan sosial, maka yang terjadi adalah dehumanisasi anggaran,” tegas Saepul. “Kami tidak butuh pemimpin yang pandai menghias kota. Kami butuh pemimpin yang mampu mengentaskan derita.”
Di bawah rencana payung elektrik yang menjulang, kritik mahasiswa itu kini mengendap sebagai pertanyaan besar: apakah pembangunan benar-benar untuk rakyat, atau sekadar untuk dilihat dari kejauhan?
