TANGERANG, (JT) – Puluhan mahasiswa yang bergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Senin (28/10/2024). Aksi yang bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda itu digelar untuk menuntut keadilan atas bobroknya birokrasi yang ada saat ini.
Kordinator Aliansi BEM Kabupaten Tangerang Udianto Tri Setiawan meminta Pemkab Tangerang segara mengambil tindakan yang nyata terhadap 11 tuntutan yang disuarakannya. Diantara tuntutan mahasiswa ini yakni, maraknya galian tanah ilegal, pemberlakuan jam operasional truk-truk angkutan barang yang banyak menimbulkan korban jiwa hingga masih gelapnya Kabupaten Tangerang di malam hari akibat minim peneranganan jalan umum.
“Kami membawa 11 tuntutan atat ketidak mampuan Pj Bupati Tangerang dalam menjalankan roda pemerintahan saat ini,” ungkap Udianto Tri Setiawan dalam orasinya.
Tri menjelaskan, dalam 11 tuntutan diantaranya mendesak Pj Bupati dalam jam operasional truk tanah agar sesuai dengan Perbub No 12 Tahun 2022. Mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segara memperbaiki dan memelihara lampu penerangan jalan umum yang rusak di setiap titik Jalan Raya lintas Kabupaten Tangerang.
Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar dinas terkait segera memperbaikin jalan raya rusak parah seperti berlubang dan tidak terawat. Kemudian mahasiswa juga mendesak DLHK untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan sampah. Sedangkan untuk Satpol PP dan Dinas Kesehatan, perlu peningkatan pengawasan prostitusi Online serta pengawalan kasus HIV yang kini kasusnya tercatat sebanyak 400 korban.
Tak hanya itu, mahasiswa juga meminta berantas praktik percaloan dilayanan publik seperti layanan SIM maupun KTP. Tolak pembangunan PIK 2 yang menimbulkan kekhawatiran dikarenakan adanya penggusuran warga secara paksa dengan membeli tanah dengan harga yang tidak wajar yakni Rp.50 ribu permeter.
Mahasiswa juga menuntut Dinas Pendidikan memperbaiki fasilitas pendidikan yang tidak layak, seperti ruang kelas rusak, minimnya peralatan belajar mengajar. Mendesak pemerintah untuk mengambil tindakan yang nyata dan terukur menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Tangerang.
tri menambahkan, pengawasan dari pemerintah dan lembaga terkiat atas kasus kekerasan seksual dan bullying di Sekolah Dasar dan pondok pesantren masih cukup tinggi. Pemantau dan evaluasi program sutanting secara berskala agar memastikan efektivitas program tersebut.
Terlihat di tengah-tengah massa aksi, Pj Sekda Kabupaten Tangerang Soma Atmaja turun langsung menemui para mahasiswa yang sedang menggelar aksi yang didampingi anggota DPRD Kabupaten Tangerang. Setelah berdiskusi beberapa saat, masa aksi membubarkan diri dengan tertib.