SERANG, (JT) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu prioritas nasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan, khususnya ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD (3B).
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi yang juga menjabat sebagai Ketua Satgas MBG Provinsi Banten, saat membuka Konsolidasi Mitra Kerja Penguatan Program Prioritas MBG 3B Provinsi Banten Tahun 2026 di Pendopo Gubernur Banten, Rabu (4/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Deden menekankan pentingnya konsolidasi lintas sektor guna menyamakan persepsi serta memperkuat implementasi program MBG 3B di seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Melalui konsolidasi yang solid dan kolaboratif, program MBG 3B diharapkan dapat lebih cepat diterima masyarakat dan diimplementasikan secara optimal. Program ini bukan bersifat jangka pendek, tetapi merupakan investasi jangka panjang untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Deden.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Wahyuniati, Plt Kepala Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Banten Yuda Ganda Putra, perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi keluarga berencana, unsur TNI, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI), serta Tim Pendamping Keluarga (TPK).
Deden menjelaskan, program MBG 3B tidak sekadar memberikan bantuan makanan bergizi, melainkan bagian dari strategi pembangunan manusia yang komprehensif. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah ibu hamil di Provinsi Banten tercatat sebanyak 38.534 orang, ibu pascasalin 14.114 orang, serta balita di bawah dua tahun (baduta) mencapai 60.768 anak.
Sementara itu, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah terbentuk mencapai 1.081 unit. Namun, dari jumlah tersebut baru 258 unit yang melayani program MBG 3B. Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten mendorong penambahan serta optimalisasi peran SPPG agar cakupan layanan gizi bagi kelompok sasaran semakin luas.
Ia juga menekankan pentingnya pendataan yang akurat, termasuk kejelasan mekanisme pelaksanaan serta penetapan sasaran penerima program. Menurutnya, hal tersebut menjadi kunci keberhasilan implementasi MBG 3B di daerah.
“Pemprov Banten bersama Kemendukbangga/BKKBN dan seluruh mitra akan melakukan akselerasi melalui penguatan konsolidasi dan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.
Sementara itu, Plt Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN, Wahyuniati, mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi berbagai pihak, khususnya dalam proses distribusi bantuan serta edukasi kepada keluarga penerima manfaat.
Menurutnya, program MBG 3B akan didistribusikan langsung kepada keluarga sasaran melalui mekanisme pengantaran harian. Selain itu, pendamping keluarga juga akan memberikan edukasi rutin setiap bulan terkait perilaku hidup sehat dan pola asuh anak usia di bawah lima tahun.
“Ibu hamil didorong untuk rutin memeriksakan kesehatan guna memastikan pertumbuhan kehamilan yang optimal. Sementara bagi ibu menyusui, diberikan edukasi mengenai pentingnya pemberian ASI eksklusif serta makanan pendamping ASI,” ujarnya.
