TANGERANG, (JT) – Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) secara tidak langsung kembali mengemuka dan dinilai mencerminkan kegelisahan elite politik terhadap praktik demokrasi elektoral yang kian mahal dan sulit dikendalikan. Namun, persoalan utama pilkada sesungguhnya tidak terletak pada sistem pemilihan langsung, melainkan pada rapuhnya tata kelola partai politik serta tingginya biaya politik elektoral.
Pengamat kebijakan publik H. Memed Chumaidi menegaskan, dari perspektif demokrasi, pilkada langsung masih menjadi instrumen paling otentik untuk menjamin kedaulatan rakyat di tingkat lokal. Kepala daerah yang dipilih langsung memiliki legitimasi sosial dan politik yang lebih kuat karena mandatnya berasal dari pemilih, bukan dari kompromi elite di ruang tertutup.
“Legitimasi ini menjadi modal penting bagi kepala daerah untuk mengeksekusi kebijakan strategis dan menghadapi tekanan politik DPRD,” ujarnya.
Meski demikian, Memed mengakui bahwa pilkada langsung telah mengalami distorsi serius. Tingginya biaya kampanye mendorong relasi transaksional antara kandidat, partai politik, dan pemodal. Akibatnya, kepala daerah terpilih kerap terjebak dalam politik balas budi yang berujung pada praktik korupsi kebijakan. Kondisi inilah yang kemudian dijadikan alasan oleh sebagian elite untuk mendorong pilkada tidak langsung.
Namun, akademisi dari salah satu perguruan tinggi di Banten tersebut menilai, pilkada tidak langsung justru berpotensi memperdalam oligarki partai politik. Pemindahan hak pilih dari rakyat ke DPRD tidak otomatis menghapus politik uang, melainkan memindahkannya ke lingkar elite yang lebih sempit dan tertutup.
“Dalam skema ini, kepala daerah berisiko lebih loyal kepada partai dan fraksi DPRD dibandingkan kepada kepentingan publik,” katanya.
Ia juga melihat adanya motif politik jangka pendek di balik wacana tersebut. Pilkada langsung membuka ruang lahirnya figur-figur populer di luar elite partai yang kerap sulit dikendalikan. Bagi partai politik yang lemah dalam kaderisasi dan ideologisasi, pilkada tidak langsung dianggap sebagai cara efektif untuk mengamankan kontrol politik di daerah.
Dalam konteks Banten, Memed menilai pilkada langsung memiliki arti strategis untuk membatasi dominasi elite dan jejaring kekuasaan lokal yang telah lama mengakar. Banten, menurutnya, memiliki sejarah politik patronase yang kuat, sehingga pengembalian pilkada ke DPRD justru berpotensi memperbesar transaksi elite yang tertutup dari pengawasan publik.
“Pilkada langsung di Banten membuka ruang koreksi publik terhadap kekuatan politik lama, meskipun praktiknya masih dibayangi biaya politik yang tinggi,” ujarnya.
Ia menegaskan, persoalan utama pilkada di Banten bukan pada sistem pemilihan, melainkan lemahnya demokrasi internal partai politik serta minimnya kaderisasi di tingkat daerah. Dalam struktur politik seperti Banten, kepala daerah hasil pilkada langsung relatif memiliki legitimasi sosial yang lebih kuat untuk menyeimbangkan pengaruh DPRD dan elite partai.
Memed mengingatkan, pilkada tidak langsung berisiko mengonsolidasikan oligarki lokal, terutama di wilayah dengan konsentrasi kekuasaan keluarga dan elite politik tertentu.
“Jika ingin memperbaiki demokrasi lokal di Banten, solusinya adalah transparansi pendanaan politik dan penegakan hukum yang tegas, bukan pengurangan partisipasi rakyat,” pungkasnya.
