TANGERANG (JT) – Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah kembali menekankan seluruh pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti secara cepat dan terukur sebagai bagian dari penguatan mutu pelayanan publik.
“Pengaduan masyarakat tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa kepastian, karena pelayanan publik yang baik bukan hanya soal anggaran, tetapi juga soal kepedulian, komunikasi, dan keseriusan pemerintah hadir menjawab kebutuhan warga,” kata Wabup Intan saat menghadiri Rakor Evaluasi Program MBG di Pendopo Bupati Tangerang, pada Kamis 26 Februari 2026.
Wabup Intan meminta seluruh perangkat daerah memperkuat inisiatif dalam merespons keluhan warga, baik yang disampaikan secara langsung, melalui Diskominfo, maupun melalui kanal media sosial.
Menurut Wabup Intan, penguatan respons pelayanan tidak boleh bergantung sepenuhnya pada instruksi pimpinan, sebab untuk hal-hal yang sesuai kewenangan dan memungkinkan ditindaklanjuti, perangkat daerah diminta bergerak lebih dulu.
Namun demikian, Wabup Intan mengingatkan agar setiap tindak lanjut tetap disertai mekanisme pelaporan kepada pimpinan sehingga koordinasi berjalan rapi, terukur, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
Wabup Intan menilai pelayanan publik yang responsif merupakan indikator penting dalam membangun kepercayaan masyarakat, terutama di tengah tantangan keterbatasan fiskal yang menuntut pemerintah bekerja lebih efektif.
Wabup Intan juga mengarahkan agar perangkat daerah memperkuat pola komunikasi internal dan lintas sektor, sehingga setiap laporan masyarakat dapat dipetakan, dikelompokkan, dan ditangani sesuai prioritas serta urgensi di lapangan.
Selain itu, Wabup Intan meminta agar perangkat daerah tidak hanya menutup laporan dengan jawaban administratif, melainkan memastikan warga memperoleh kepastian proses, penjelasan yang jelas, serta hasil tindak lanjut yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Seluruh jajaran ASN harus menjadikan pengaduan warga sebagai bahan evaluasi kinerja, karena keluhan masyarakat merupakan cermin langsung dari kualitas pelayanan pemerintah,” katanya.
