TANGERANG (JT) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang menegaskan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik di tengah kondisi ekonomi yang masih mengalami tekanan dan kebijakan efisiensi anggaran.
Wakil Bupati (Wabup) Tangerang, Intan Nurul Hikmah meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, untuk menjaga integritas, meningkatkan responsivitas, dan menghindari praktik-praktik yang mencederai kepercayaan publik.
Wabup Intan menilai pelayanan publik menjadi wajah utama pemerintah daerah. Karena itu, setiap bentuk pungutan liar, penyalahgunaan kewenangan, maupun perlakuan diskriminatif harus dicegah sejak dini.
“Pelayanan harus prima dan responsif, terutama terhadap isu sensitif seperti kelangkaan barang publik, jalan rusak, persampahan, dan bencana,” ujar Wabup Intan disela-sela kegiatan sosialisasi dan komunikasi program kerja pengawasan 2026, pada Selasa 24 Februari 2026, di Hotel Vega, Gading Serpong, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.
Menurut Wabup Intan, isu-isu tersebut kerap memicu keresahan masyarakat jika tidak ditangani secara cepat dan terkoordinasi. Ia meminta kepala OPD untuk tidak bersikap pasif dan mampu mengambil langkah antisipatif melalui koordinasi lintas sektor. Kecepatan merespons keluhan warga dinilai menjadi indikator penting kualitas kinerja aparatur pemerintah.
Selain pelayanan publik, Wabup Intan juga menyoroti situasi ekonomi daerah yang belum sepenuhnya pulih. Dalam kondisi tersebut, ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) agar menjaga sikap dan perilaku, baik di ruang publik maupun di media sosial.
“Ekonomi sedang lesu dan anggaran kita terbatas. ASN harus menghindari gaya hidup mewah dan perilaku pamer yang bisa menimbulkan persepsi negatif di masyarakat,” pintanya.
Wabup Intan menekankan bahwa sikap sederhana dan empati terhadap kondisi warga menjadi bagian dari etika pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat, kata Wabup Intan, tidak hanya dibangun melalui program dan kebijakan, tetapi juga melalui keteladanan aparatur pemerintah dalam kehidupan sehari-hari.
Wabup Intan juga menyinggung pentingnya komunikasi politik dan birokrasi yang sehat. Hubungan kerja dengan DPRD Kabupaten Tangerang diminta terus dijaga agar pembahasan kebijakan dan anggaran berjalan efektif.
“Bangun komunikasi yang baik dengan DPRD, supaya program daerah bisa berjalan searah dan saling mendukung,” tegas Wabup Intan.
Di tingkat yang lebih luas, Wabup Intan meminta OPD memperkuat sinkronisasi antara program nasional dan daerah. Koordinasi aktif dengan kementerian dan lembaga pusat dinilai penting untuk memastikan kebijakan daerah sejalan dengan arah pembangunan nasional serta membuka peluang dukungan program dan pendanaan.
Dengan penegasan tersebut, Wabup Intan berharap kinerja OPD tidak hanya berorientasi pada serapan anggaran, tetapi juga pada kualitas layanan, kepekaan sosial, dan dampak nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang.
