TANGERANG, (JT) — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Tangerang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kantor Bupati Tangerang, Senin (23/2/2026). Aksi yang berlangsung pukul 15.00 hingga 17.00 WIB itu menyoroti satu tahun kepemimpinan Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah.
Massa aksi awalnya menyampaikan tuntutan secara tertib. Namun, situasi memanas menjelang akhir kegiatan dan terjadi aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan dari unsur kepolisian dan Satpol PP.
Sebelum menyampaikan orasi, mahasiswa menggelar aksi teatrikal dengan menabur bunga di bundaran depan gedung bupati. Aksi tersebut sebagai simbol kritik atas apa yang mereka sebut sebagai “matinya hati nurani” pemimpin daerah yang dinilai tidak responsif terhadap persoalan masyarakat.
Koordinator aksi, Farhan, dalam orasinya menyampaikan bahwa satu tahun kepemimpinan bupati dan wakil bupati belum menunjukkan capaian signifikan, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, kerusakan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Tangerang kian memprihatinkan. Ia mencontohkan kondisi Jalan Raya Pasar Kemis–Kedaton yang dalam sepekan terakhir disebut telah menelan empat korban jiwa akibat kecelakaan yang dipicu lubang jalan.
“Perbaikan yang dilakukan selama ini hanya tambal sulam aspal yang tidak sesuai standar konstruksi. Ini tidak menyelesaikan masalah secara mendasar,” ujarnya.
Mahasiswa juga menuntut agar Bupati atau Wakil Bupati hadir langsung menemui massa aksi. “Kami ingin bertemu langsung dengan Bupati atau Wakil Bupati. Kami tidak mau ditemui oleh perwakilan,” tegas Farhan.
Koordinator aksi lainnya, Nuraina, menilai Pemerintah Kabupaten Tangerang kurang maksimal dalam menjalankan roda pembangunan. Ia mengkritik prioritas pembangunan yang dinilai lebih menitikberatkan pada proyek-proyek estetika, seperti pembangunan tugu Titik Nol dan gerbang Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang, sementara persoalan infrastruktur dasar seperti jalan belum tertangani optimal.
Menurutnya, puluhan kilometer jalan rusak tersebar di sejumlah kecamatan seperti Pasar Kemis, Kresek, Pakuhaji, dan wilayah lainnya. “Pemerintah daerah tidak boleh menunggu viral atau jatuhnya korban jiwa untuk bertindak. Pembangunan jalan adalah tanggung jawab utama demi keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Selain isu infrastruktur, mahasiswa juga mendesak peningkatan pelayanan publik, terutama di bidang kesehatan. Mereka menilai masih banyak warga kurang mampu di Kabupaten Tangerang yang belum mendapatkan pelayanan maksimal.
Setelah beberapa kali berorasi, perwakilan mahasiswa akhirnya diterima untuk berdiskusi dengan Asisten Bidang Hukum dan Keamanan serta Kepala Bappeda Kabupaten Tangerang di halaman Kantor Bupati. Meski mahasiswa meminta dialog dilakukan di dalam gedung, pertemuan tetap digelar di area teras kantor bupati.
Aksi berakhir setelah dialog berlangsung, dengan pengawalan aparat keamanan.
