TANGERANG, (JT) – Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa pembangunan dan pengembangan jalur kereta api memiliki peran strategis dalam membuka pusat-pusat pertumbuhan baru di Provinsi Banten. Keberadaan Stasiun Jatake dinilai mampu meningkatkan konektivitas wilayah, mempercepat mobilitas masyarakat, serta memperkuat daya saing kawasan Tangerang sebagai bagian dari aglomerasi berbasis Transit Oriented Development (TOD).
Hal tersebut disampaikan Andra Soni saat meresmikan Stasiun Jatake bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi di Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu (28/1/2026). Menurutnya, beroperasinya Stasiun Jatake akan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi massal dan penguatan konektivitas regional.
“Lebih dari satu dekade yang lalu, di Banten telah dibuka jalur ganda (double track) berbasis listrik. Sejak itu, Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi terus bergerak naik,” ujar Andra Soni.
Ia menekankan bahwa keberadaan jalur dan stasiun kereta api tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi katalis pembangunan wilayah. Infrastruktur perkeretaapian, lanjutnya, secara tidak langsung menandai terbukanya kawasan-kawasan baru yang berpotensi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, sekaligus menghadirkan simpul konektivitas yang aman dan nyaman bagi masyarakat.
“Hari ini salah satu stasiun kembali diresmikan, yakni Stasiun Jatake. Sebelumnya kita memiliki Stasiun Jurang Mangu dan banyak stasiun lainnya. Semua stasiun itu kini berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.
Andra Soni berharap pengembangan sistem transportasi massal berbasis kereta api di Banten dapat terus diperluas guna meningkatkan dan mempermudah mobilitas masyarakat. Ia juga mendorong agar jalur kereta api lama di Banten, seperti jalur Rangkasbitung–Pandeglang–Saketi–Labuan, dapat dipertimbangkan untuk diaktifkan kembali.
“Reaktivasi jalur tersebut penting agar pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten tidak hanya terpusat di wilayah utara. Kami mohon dukungan dari Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, PT KAI, serta pihak swasta, salah satunya Sinar Mas Land,” tuturnya.
Menurut Andra, reaktivasi dan pengembangan jalur kereta api juga akan mempermudah akses menuju kawasan wisata unggulan di Provinsi Banten. Dengan moda transportasi kereta api, destinasi wisata seperti Tanjung Lesung dan Carita dapat dijangkau dengan biaya yang lebih terjangkau dan waktu tempuh yang lebih efisien.
Ia menegaskan, reaktivasi jalur tersebut sangat dinantikan masyarakat dan diharapkan dapat segera direalisasikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Banten, kata dia, siap terlibat aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa pembangunan Stasiun Jatake dapat terwujud tanpa menggunakan dana APBN, melainkan melalui skema kolaborasi dan sinergi berbagai pihak. Menurutnya, Stasiun Jatake menjadi contoh siklus baru dalam pengembangan jaringan perkeretaapian perkotaan dan regional yang berkelanjutan.
“Stasiun Jatake hadir sebagai hasil kolaborasi yang saling menguatkan dan menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat perkotaan yang terus meningkat,” kata Menhub.
Stasiun Jatake memiliki luas bangunan sekitar 3.000 meter persegi, dilengkapi peron yang memadai, serta kapasitas pelayanan hingga 2.014 penumpang per hari. Stasiun ini dirancang untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat, khususnya di kawasan BSD City dan wilayah sekitarnya.
“Beroperasinya Stasiun Jatake tentu menambah pilihan transportasi bagi masyarakat, meningkatkan kenyamanan, serta kualitas layanan. Inilah esensi transportasi publik, yakni terjangkau, teratur, dan memberikan kemudahan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Dudy.
Menhub menambahkan, peresmian Stasiun Jatake mencerminkan arah kebijakan pembangunan transportasi nasional yang semakin kolaboratif, adaptif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Pemerintah, lanjutnya, mendorong agar setiap pengembangan kawasan permukiman, industri, dan pusat kegiatan ekonomi selalu terintegrasi dengan sistem transportasi massal.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat perkeretaapian sebagai tulang punggung mobilitas masyarakat, sekaligus mendorong peralihan dari penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan massal,” pungkasnya.
