TANGERANG (JT) — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dengan total belanja mencapai Rp 9,11 triliun.
Usulan tersebut disampaikan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah mewakili Bupati Moch. Maesyal Rasyid dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tangerang di Gedung DPRD, Senin (6/10/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Muhamad Amud didampingi dua wakil ketua, Kholid Ismail dan Astayudin.
Intan menjelaskan, dari sisi pendapatan daerah, Pemkab menargetkan sebesar Rp 8,66 triliun, meningkat Rp 436,19 miliar atau 5,30% dibandingkan target APBD 2025 sebesar Rp 8,23 triliun.
Pendapatan tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 5,11 triliun, yang bersumber dari pajak daerah Rp 4,11 triliun, retribusi daerah Rp 213,83 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp 63,63 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp 727,29 miliar. Selain itu, Pemkab juga memperoleh transfer dari pemerintah pusat Rp 3,19 triliun dan transfer antar daerah Rp 358,51 miliar.
Dari sisi belanja daerah, RAPBD 2026 direncanakan sebesar Rp 9,11 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp 6,58 triliun, belanja modal Rp 1,50 triliun, belanja tidak terduga Rp 50 miliar, dan belanja transfer Rp 982,72 miliar.
Intan menegaskan, Pemkab tetap berkomitmen memenuhi alokasi belanja wajib sektor pendidikan sebesar 25,90% atau setara Rp 2,36 triliun. “Besaran ini lebih tinggi dibanding ketentuan nasional yang minimal 20%,” ujar Intan.
Ia menambahkan, untuk menutup defisit akibat selisih pendapatan dan belanja, Pemkab menargetkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp 450 miliar. “Dana ini digunakan untuk menutup defisit anggaran dan mendukung program prioritas dengan memperhitungkan SILPA secara rasional,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Muhamad Amud menyatakan pihaknya akan menelaah secara rinci usulan RAPBD 2026 tersebut. “Badan Anggaran (Banang) akan melakukan pencermatan dan pendalaman atas seluruh mata anggaran yang diusulkan Pemkab,” ujarnya.
Amud menambahkan, setelah penyampaian nota pengantar RAPBD 2026, delapan fraksi DPRD akan menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan tersebut. “Lusa, masing-masing fraksi akan menyampaikan pendapatnya dalam rapat paripurna,” pungkasnya.
