TANGERANG (JT) – Transparansi dalam penyusunan dan pengelolaan anggaran publik menjadi sorotan utama Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Provinsi Banten dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) yang digelar pada Minggu, 1 Februari 2026 di Gedung Serba Guna (GSG) Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang.
Rakerwil yang dihadiri pengurus provinsi dan perwakilan dari seluruh kota dan kabupaten ini menjadi ajang konsolidasi organisasi sekaligus perumusan program strategis untuk mendorong tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Dalam arahannya, Ketua DPW GMPK Provinsi Banten periode 2026-2031, Mohamad Jembar, M.Si, menegaskan pentingnya peran GMPK sebagai wadah masyarakat sipil yang mengawal kebijakan publik, khususnya di sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga.
“GMPK harus berfokus pada gerakan moral dan sosial guna mencegah serta memberantas korupsi di berbagai tingkatan, baik pemerintah maupun dunia usaha,” ujarnya.
Jembar menggambarkan praktik korupsi sebagai fenomena gunung es, yang terlihat hanya sebagian kecil, sementara sisanya tersembunyi dan jauh lebih besar.
“Seperti gunung es di lautan, ancaman terbesar korupsi justru berada di bawah permukaan, sulit terlihat tetapi sangat berbahaya bagi kehidupan masyarakat,” tambahnya.
Dalam forum ini, GMPK Banten secara khusus menyoroti pengelolaan Dana Desa yang dinilai krusial bagi kesejahteraan masyarakat akar rumput.
Transparansi dan akuntabilitas disebut sebagai kunci untuk mencegah kebocoran anggaran di tingkat desa.
Selain pengawasan, peserta Rakerwil juga menekankan pentingnya edukasi anti-korupsi bagi generasi muda. Program yang dirancang mencakup pendidikan, sosialisasi, hingga kampanye kesadaran publik agar nilai-nilai integritas tertanam sejak dini.
Untuk memperkuat gerakan, Rakerwil kali ini menyepakati pembentukan tim formatur yang akan menentukan kepemimpinan dan kepengurusan baru serta merancang arah strategis organisasi ke depan.
GMPK Banten menargetkan tata kelola internal yang lebih solid, transparan, dan partisipatif, agar mampu menjawab tantangan pemberantasan korupsi di daerah.
Dengan langkah tersebut, GMPK Banten berharap dapat terus tampil sebagai pelopor gerakan anti-korupsi, bukan sekadar pengawas, tetapi juga mitra masyarakat dalam memperjuangkan keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
