TANGERANG (JT) – Forum Mahasiswa Intelektual (FORMI) Kabupaten Tangerang menilai satu tahun kepemimpinan Bupati Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati (Wabup) Intan Nurul Hikmah belum menunjukkan hasil yang signifikan sebagaimana harapan masyarakat.
Ketua FORMI Kabupaten Tangerang, Abdul Hamid mengatakan bahwa realitas kinerja pemerintahan daerah saat ini masih jauh dari visi dan janji politik yang disampaikan kepada publik saat masa kampanye.
“Setelah satu tahun berjalan, FORMI Kabupaten Tangerang melihat banyak program strategis yang belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Apa yang dijanjikan saat kampanye belum terealisasi secara konkret,” ujar Abdul Hamid kepada wartawan, Jumat (20/2/2026).
Ia menyebutkan, visi yang diusung yakni sejahtera, berdaya saing, merata, berkeadilan, dan berkelanjutan sejauh ini masih sebatas slogan politik tanpa langkah implementasi yang jelas dan terukur.
Menurut Cak Doel, panggilan akrab Abdul Hamid, kondisi tersebut dapat dilihat dari masih lemahnya pemerataan pembangunan, minimnya peningkatan kualitas pelayanan publik, serta belum adanya terobosan kebijakan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
FORMI Kabupaten Tangerang juga menyoroti kurangnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam menyampaikan capaian kinerja selama satu tahun kepemimpinan kepada publik.
“Kami menilai komitmen pertanggungjawaban janji politik seolah diabaikan. Masyarakat berhak tahu sejauh mana realisasi program yang telah dijanjikan,” tegasnya.
Cak Doel menambahkan, sebagai organisasi mahasiswa yang berpihak kepada rakyat, FORMI memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan kritik secara terbuka dan konstruktif terhadap jalannya pemerintahan di Kabupaten Tangerang.
Cak Doel menegaskan bahwa kritik yang disampaikan FORMI bukan bentuk kebencian, melainkan upaya mendorong pemerintah daerah agar lebih serius dan fokus dalam menjalankan amanah rakyat.
FORMI Kabupaten Tangerang juga meminta Bupati Maesyal dan Wabup Intan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai belum bekerja maksimal.
“Jika memang ada OPD yang tidak sejalan dengan visi pembangunan daerah, kami mendorong agar dilakukan pembenahan. Jangan sampai masyarakat terus dirugikan,” ujarnya.
Selain itu, FORMI Kabupaten Tangerang meminta pemerintah daerah lebih membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil guna menyerap aspirasi secara langsung.
Menurut Cak Doel, keterlibatan publik dalam proses pembangunan merupakan kunci untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
FORMI Kabupaten Tangerang menegaskan akan terus melakukan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan daerah, sekaligus siap memberikan masukan dan gagasan kritis demi kemajuan Kabupaten Tangerang.
“Kami akan terus bersuara dan bergerak. Ini bagian dari tanggung jawab kami sebagai pejuang pemikir dan pemikir pejuang,” pungkasnya.
