TANGERANG (JT) – Koalisi Mahasiswa dan Masyarakat Kabupaten Tangerang (KM2KT) melayangkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai stagnan dan tidak produktif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Dalam pernyataan sikapnya, KM2KT mendesak Bupati dan Wakil Bupati Tangerang untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang gagal menunjukkan kinerja optimal.
“Banyak OPD hari ini lebih sibuk pada formalitas daripada substansi kerja. Anggaran habis, tapi rakyat tak merasakan dampaknya. Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak boleh menjadi panggung nyaman bagi pejabat gagal,” tegas Abiyyu Ikhbar Atahaya, Koordinator Lapangan (Korlap) KM2KT.
Menurutnya, birokrasi di Kabupaten Tangerang sedang berada dalam titik stagnasi serius. Beberapa dinas teknis dianggap tidak mampu merealisasikan program kerja yang berdampak langsung kepada masyarakat. Bahkan, beberapa OPD justru menjadi sarang pemborosan anggaran dan praktik manipulatif yang jauh dari semangat pelayanan publik.
“Evaluasi bukan hanya tentang kinerja administratif, tapi juga tentang moralitas jabatan. Jika seorang kepala dinas tidak memiliki kepekaan sosial dan kapasitas teknis, maka ia gagal menjalankan mandatnya. Bupati dan Wakil Bupati harus berani mengambil langkah tegas, bukan sekadar rotasi politik,” ujarnya kepada awak media, Jumat (23/1/2026).
KM2KT juga menekankan bahwa pembangunan daerah tidak akan berjalan jika dikelola oleh aktor-aktor birokrasi yang tidak visioner. Dalam konteks Kabupaten Tangerang yang masih tertinggal secara infrastruktur dan pelayanan dasar, setiap OPD seharusnya menjadi motor penggerak perubahan, bukan sekadar pelengkap struktur pemerintahan.
“Jika evaluasi menyeluruh tidak dilakukan, maka Bupati dan Wakil Bupati patut diduga bersekongkol dalam ketidakmampuan sistemik ini. Rakyat Kabupaten Tangerang butuh kepemimpinan yang progresif dan berani membersihkan barisan dari elemen-elemen penghambat kemajuan,” tutupnya.
KM2KT berencana mengawal isu ini secara berkelanjutan, termasuk menyiapkan kajian akademik terhadap kinerja OPD yang dianggap bermasalah, dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi massa lebih besar jika tidak ada langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.
“Betapa lucunya jika di daerah Kabupaten Tangerang, justru jauh lebih peka dan responship seorang Bupati dan Wakil Bupati sebagai atasan ketimbang oknum OPD yang berasa diposisi bawahan. Ini menandakan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Tangerang harus ambil sikap yang tegas,” tandasnya.
