TANGERANG (JT) – Dalam politik, satu tahun adalah fase perkenalan yang telah usai. Masa toleransi publik terhadap janji dan retorika perlahan berubah menjadi harapan akan bukti dan konsistensi.
Pemerintahan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Tangerang Intan Nurul Hikmah memasuki tahun pertamanya dengan sejumlah program yang sejak awal diposisikan sebagai simbol keberpihakan.
Namun, seperti lazimnya siklus kekuasaan, fase ini menjadi titik krusial untuk membaca arah kepemimpinan, apakah bergerak progresif atau terjebak dalam pola administratif yang rutin.
Di ruang legislatif, evaluasi mulai disuarakan. Bukan dalam semangat menghakimi, melainkan sebagai pengingat bahwa mandat publik menuntut kerja yang terukur.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tangerang, Deden Umardani melihat pelayanan publik tetap berjalan, tetapi belum menunjukkan akselerasi berarti.
“Pelayanan ada, program ada. Namun publik menunggu terobosan yang terasa berbeda,” ujar Deden Umardani dalam keterangan resminya, pada Sabtu 21 Februari 2026.
Pernyataan itu menyiratkan satu hal: stabilitas belum tentu identik dengan kemajuan. Dalam perspektif politik pemerintahan, keberanian melakukan lompatan sering kali menjadi pembeda antara sekadar mengelola dan benar-benar memimpin.
Deden menyebut, persoalan klasik masih membayangi Kabupaten Tangerang sepanjang 2025. Mulai dari pengelolaan sampah, infrastruktur jalan, pendidikan, putus sekolah, pengangguran, kemiskinan, dan kesehatan, hingga pelayanan publik yang kerap menuai aduan masyarakat.
Deden juga menyinggung persoalan banjir di wilayah Utara Kabupaten Tangerang serta berbagai masalah sosial lain yang belum tertangani secara sistematis.
Tak hanya itu, jalan berlubang atau rusak dan proyek-proyek yang ada di Puspemkab Tangerang turut menjadi sorotan. Deden menilai, persoalan pelayanan hingga masalah hukum yang tengah diselidiki aparat penegak hukum belum mendapat penanganan tegas.
“Sembilan Anggota Fraksi PDI Perjuangan sebagai mitra kritis pemerintah daerah selalu membaca persoalan secara utuh dan jujur, kebijakan bupati yang dilakukan hanya dengan kegiatan seremonial saja hanya akan berputar pada rutinitas tanpa dampak nyata bagi masyarakat, sehingga legislatif tetap berperan sebagai lembaga pengawasan eksekutif,” jelasnya.
Menurut Deden, persoalan-persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara parsial. Dibutuhkan gerakan kolektif dan pendekatan struktural yang saling terhubung, bukan sekadar langkah insidental atau kegiatan bersifat seremonial.
“Ukuran keberhasilan pembangunan daerah tidak dilihat dari banyaknya program atau kegiatan seremonial, melainkan dari dampak langsung yang dirasakan warga,” imbuhnya.
Ia menegaskan, kebijakan pemerintah hari ini akan menentukan kualitas hidup generasi Kabupaten Tangerang ke depan. Karena itu, aspek keberlanjutan lingkungan, inklusivitas sosial, dan daya saing jangka panjang harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan pembangunan.
Dalam konteks tersebut, Deden menilai anggaran daerah memegang peran strategis. APBD, kata dia, tidak boleh dipahami sekadar sebagai dokumen teknis, melainkan cermin keberpihakan politik pemerintah daerah terhadap rakyat.
Dari komposisi anggaran itulah, publik dapat menilai persoalan apa yang benar-benar dianggap penting dan siapa yang menjadi prioritas pembangunan.
“Partisipasi publik juga penting. Keterlibatan warga tidak boleh berhenti pada formalitas forum perencanaan, melainkan harus mencakup peran aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan pemerintah,” tandasnya.
Deden juga menegaskan bahwa Kabupaten Tangerang bukan hanya milik pemerintah atau Bupati-Wakil Bupati dengan tagline “Tangerang Semakin Gemilang”, melainkan milik seluruh warganya. Setiap persoalan daerah merupakan tanggung jawab bersama, meski pemerintah tetap memegang peran kunci dalam menentukan arah kebijakan.
Ia menilai, Kabupaten Tangerang membutuhkan kepemimpinan yang berani keluar dari pola government as usual. Kompleksitas persoalan daerah, menurutnya, tidak bisa diselesaikan hanya dengan rutinitas birokrasi dan simbolisme kebijakan.
“Kabupaten Tangerang membutuhkan pemimpin yang tegas menentukan prioritas, konsisten menjalankan kebijakan, serta berani melakukan koreksi ketika kebijakan tidak berjalan efektif,” tegasnya.
