TANGERANG, (JT) – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 agar lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat Cahyo Sujana Ubay saat membacakan pandangan umum fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (9/10/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Tangerang bersama DPRD yang telah menyepakati dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 sebagai dasar penyusunan postur anggaran daerah.
Namun, Fraksi Demokrat mengingatkan bahwa setiap kebijakan fiskal perlu dikaji secara kritis agar APBD benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang efisien, rasional, dan berpihak pada rakyat.
Dalam nota keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, proyeksi pendapatan daerah tahun 2026 mencapai Rp8,66 triliun, naik Rp436,19 miliar atau 5,30 persen dari tahun sebelumnya. Fraksi Demokrat menyambut baik optimisme fiskal tersebut, tetapi mengingatkan agar peningkatan pendapatan benar-benar bersumber dari pertumbuhan ekonomi riil, bukan hanya penyesuaian administratif.
Fraksi Demokrat juga menyoroti Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan sebesar Rp5,11 triliun, naik 9,32 persen dari target 2025. Dari jumlah itu, pajak daerah masih menjadi kontributor terbesar dengan target Rp4,11 triliun.
“Peningkatan target pajak harus diimbangi dengan reformasi sistem pemungutan berbasis digital, validasi data wajib pajak, serta peningkatan pelayanan publik agar kepatuhan pajak tumbuh secara berkelanjutan,” ujar Ubay.
Sementara target retribusi daerah yang naik 23,39 persen menjadi Rp213,83 miliar dinilai cukup ambisius. Fraksi Demokrat menilai perlu adanya penataan tarif berbasis keadilan ekonomi, pengawasan lapangan yang ketat, serta inovasi layanan digital agar potensi retribusi tergarap optimal.
Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan BUMD dan pelaporan investasi daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp63,63 miliar serta lain-lain PAD yang sah Rp727,29 miliar harus dikelola dengan prinsip akuntabilitas.
“BUMD jangan hanya menjadi simbol kelembagaan, tetapi harus menjadi motor ekonomi daerah yang memberikan dividen nyata bagi masyarakat Kabupaten Tangerang,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi Demokrat menyoroti masih tingginya ketergantungan pendapatan transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp3,19 triliun. Penurunan alokasi transfer sebesar Rp619,08 miliar atau 19,40 persen dari tahun 2025 dinilai sebagai peringatan serius agar Pemkab Tangerang memperkuat basis PAD dan tidak bergantung pada dana perimbangan.
Pada sisi belanja, Fraksi Demokrat mencatat rencana belanja daerah 2026 sebesar Rp9,11 triliun, naik 6 persen dari tahun sebelumnya. Pemerintah dianggap konsisten dalam memenuhi ketentuan mandatory spending, yakni alokasi pendidikan Rp2,36 triliun (25,90%), kesehatan Rp2,09 triliun (25,22%), dan infrastruktur pelayanan publik Rp3,37 triliun (41,45%).
Meski demikian, Fraksi Demokrat menegaskan pentingnya menjaga efisiensi dan efektivitas belanja publik. Kenaikan belanja operasi dan belanja modal harus diikuti evaluasi terhadap capaian fisik dan manfaat sosial dari setiap program.
“Kami menolak praktik belanja seremonial. Setiap rupiah anggaran harus diarahkan untuk program yang berdampak langsung bagi masyarakat, seperti pendidikan vokasi, kesehatan preventif, dan penguatan infrastruktur desa,” ungkap Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat juga menyoroti belanja tidak terduga sebesar Rp50 miliar, agar penggunaannya akuntabel dan tidak keluar dari pengawasan DPRD.
Sementara untuk belanja pegawai sebesar Rp2,59 triliun atau 28,43 persen, Fraksi Demokrat menilai angkanya masih wajar namun perlu terus dirasionalisasi melalui transformasi digital birokrasi dan sistem merit untuk memperkuat efisiensi aparatur.
Dalam sisi pembiayaan, penerimaan sebesar Rp450 miliar yang bersumber dari SiLPA dinilai realistis untuk menutup defisit anggaran. Namun Fraksi Demokrat menekankan agar pemerintah menekan defisit secara bertahap dengan meningkatkan efisiensi dan optimalisasi aset daerah.
Secara keseluruhan, Fraksi Demokrat menilai bahwa tantangan utama APBD 2026 bukan pada besaran anggaran, tetapi kualitas belanja dan ketepatan arah kebijakan fiskal.
Fraksi Demokrat juga mendorong inovasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada pemerataan ekonomi, seperti penguatan UMKM digital, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan penciptaan lapangan kerja bagi generasi muda melalui kemitraan publik-swasta.
Menutup pandangannya, Fraksi Demokrat menyerukan agar pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dilakukan secara terbuka, partisipatif, dan transparan.
“APBD bukan sekadar angka dan tabel, melainkan manifestasi tanggung jawab moral kita kepada rakyat,” tutup Fraksi Demokrat dengan semangat Demokrat Peduli dan Memberi Solusi.
