SERANG, (JT) — Bupati Tangerang Moch Maesyal Rasyid menyampaikan enam usulan prioritas pembangunan infrastruktur dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di lingkungan UPT Kementerian PUPR Provinsi Banten yang digelar di Aula Pendopo Gubernur Banten, Senin (25/8/2025).
Enam usulan tersebut meliputi penurapan Tanjung Burung (Kecamatan Pakuhaji), penurapan Pasir Ampo (Kecamatan Kresek), program Underpass Bitung, penanganan Situ Gelam (Kecamatan Pasar Kemis), penanganan longsor di Desa Karang Tengah (Kecamatan Pagedangan), serta normalisasi Kali Cirarab di Desa Kadu Jaya.
Menurut Bupati Maesyal, usulan tersebut sangat mendesak karena menyangkut keselamatan warga dan upaya penanggulangan banjir di wilayah Kabupaten Tangerang. “Banyak lokasi yang sudah kami upayakan penanganannya dengan APBD kabupaten, namun skalanya terlalu besar sehingga perlu dukungan provinsi maupun pusat,” ujarnya.
Terkait Situ Gelam, ia menegaskan genangan air di kawasan tersebut selalu terjadi setiap musim hujan. Upaya darurat dengan pompa air sudah dilakukan, tetapi kapasitasnya tidak mencukupi sehingga diperlukan solusi permanen berupa relokasi dan pembangunan pintu air.
Selain itu, longsoran besar di Desa Karang Tengah yang mencapai panjang 140 meter dengan kedalaman 40 meter juga dinilai berpotensi mengancam permukiman. Pemkab Tangerang telah menyiapkan alokasi anggaran dalam APBD 2026, namun tetap membutuhkan sinkronisasi dengan Kementerian PUPR.
“Pada prinsipnya, kami siap bersinergi. Kalau memang wewenang pusat, kami tetap siapkan alokasi sharing agar penanganannya cepat. Masyarakat menunggu solusi nyata dari pemerintah,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya sinergi antar pemerintah daerah, provinsi, dan pusat. Menurutnya, infrastruktur di Banten sangat strategis karena berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
“Forum ini adalah ruang bagi para bupati dan wali kota menyampaikan isu strategis. Hasilnya akan ditelaah lebih lanjut dan ditindaklanjuti secara teknis bersama pemerintah pusat. Harapannya, pembangunan infrastruktur benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Banten,” pungkas Gubernur Andra.
