Redaksi, Pengarang di JURNAL TANGERANG COM

Menteri Nusron Ajak Alumni PMII Berperan dalam Mewujudkan Keadilan, Pemerataan, dan Kesinambungan Ekonomi JAKARTA, (JD) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA-PMII) untuk berperan aktif dalam mewujudkan keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi melalui program Reforma Agraria. Hal ini ia sampaikan saat menjadi pembicara dalam acara Pengukuhan dan Orientasi Nasional PB IKA-PMII di Jakarta, Minggu (13/07/2025). “Prinsip kesinambungan ekonomi berarti apa yang sudah ada jangan dimatikan. Prinsip keadilan dan pemerataan, jika ada sesuatu yang baru, jangan diberikan kepada mereka yang sudah mendapatkan sebelumnya. Nah, di sinilah sebenarnya terbuka peluang bagi Sahabat-sahabat sekalian, keluarga besar PMII, NU, Muhammadiyah, dan kelompok masyarakat lainnya, untuk mengisi ruang tersebut,” ujar Menteri Nusron. Ia mengungkapkan, dari total 55,9 juta hektare tanah yang telah terpetakan dan bersertipikat, saat ini terdapat 1,4 juta hektare tanah telantar yang tercatat sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Tanah tersebut dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang memiliki kepentingan untuk masyarakat, termasuk alumni PMII, baik untuk kepentingan pendidikan maupun pemberdayaan ekonomi umat. “Prinsipnya kami terbuka, sekarang ini ada potensi luar biasa berupa tanah. Daripada tidak dimanfaatkan, ayo kita manfaatkan,” tutur Menteri Nusron. Untuk memanfaatkan program TORA, Menteri Nusron menjelaskan pentingnya kolaborasi dengan kepala daerah dalam proses pengajuannya. Pemerintah pusat menetapkan objek tanah, sementara kepala daerah selaku Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di tingkat daerahlah yang menentukan subjek atau penerima manfaat. “Maka itu penting bersinergi dengan bupati/wali kota. Mereka yang tahu siapa yang layak menerima manfaat tanah reforma ini,” imbuhnya. Atas segala bentuk pemanfaatan tanah yang akan dilakukan, Menteri Nusron mengingatkan untuk tetap mengacu pada tata ruang yang berlaku. “Kalau untuk bangun pesantren, maka yang dicari adalah harus lahan yang tata ruangnya permukiman atau industri. Tapi, kalau tata ruangnya perkebunan, pertahanan, pertanian, maka tidak boleh dibangun untuk pondok pesantren. Bolehnya koperasi pondok pesantren,” jelas Menteri Nusron. Acara ini turut dihadiri oleh Mustasyar Nahdlatul Ulama, KH Said Aqil Siradj; Ketua Umum PB IKA-PMII, Fathan Subchi; Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal; serta sejumlah tokoh dan alumni PMII dari berbagai daerah.

JAKARTA, (JT) – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam

NasionalJuli 15, 2025

Wakil Bupati Tangerang: Hari Koperasi Jadi Momentum Perkuat Gotong Royong dan Demokrasi Ekonomi

TANGERANG, (JT) — Wakil Bupati Tangerang, Intan Nurul Hikmah, menegaskan pentingnya peran koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dalam peringatan Hari Koperasi

BantenJuli 14, 2025

Aston Serang, Destinasi Menginap Sekaligus Pusat Seni Budaya di Jantung Banten

SERANG, (JT) – Bila Anda berlibur ke Kota Serang, jangan hanya cari kenyamanan menginap. Temukan pula kehangatan budaya lokal yang membumi di

BisnisJuli 14, 2025

Laut Tanjung Kait Jadi TPA Dadakan, Nelayan Keluhkan Jutaan Ton Sampah Cemari Perairan

TANGERANG, (JT) — Perairan Laut Tanjung Kait di Kabupaten Tangerang kini berubah menjadi tempat pembuangan akhir (TPA) dadakan. Jutaan ton sampah mengambang

BantenJuli 14, 2025

DPRD Kabupaten Tangerang Tetapkan Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024

TANGERANG, (JT) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang resmi menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

BantenJuli 10, 2025

Bimo: Penyerahan PSU Oleh Pengembang Perumahan Sangat Penting

TANGERANG (JT) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang memberikan dorongan signifikan kepada para pengembang perumahan di wilayah tersebut untuk segera

BantenJuli 10, 2025Juli 10, 2025

Lampaui Target Penyelesaian PTSL, Menko AHY dan Wamen Ossy Serahkan Langsung Sertipikat Masyarakat Kabupaten Pacitan

PACITAN, (JT) – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bersama Wakil Menteri Agraria dan Tata

NasionalJuli 4, 2025

Pengembang Siap Bekerjasama Dengan Pemkab Tangerang dan Serahkan Fasilitas

TANGERANG, (JT) – Pengembang menyatakan kesiapannya untuk bekerjasama serta menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang. Hal

BantenJuli 3, 2025Juli 3, 2025

Bahas Isu Jual-Beli Pulau Bersama Komisi II DPR RI, Menteri ATR/Kepala BPN Tegaskan Tanah di Indonesia Tidak Bisa Dimiliki Asing

JAKARTA, (JT) — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa praktik jual-beli pulau yang saat ini

NasionalJuli 3, 2025

Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertipikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar

JAKARTA, (JT) – Beredar isu di masyarakat, dengan tidak berlakunya girik, verponding, dan letter c, tanah yang belum bersertipikat mulai tahun 2026

NasionalJuli 2, 2025

Penulis: Redaksi